KPK BERGERAK SENYAP LIDIK INDIKASI/DUGAAN GRATIFIKASI BERJAMAAH TERKAIT CASHBACK BUKU SENILAI MILYARAN DI SMAN SEKAB. BANYUASIN

PANDAWANEWS.MY.ID//BANYUASIN
Turunnya dana bos dibulan Pebruari 2026 tahap pertama ini dinanti nanti sekolah negeri maupun swasta untuk menjalankan kegiatan yang sudah. Terencana melalui ARKAS masing masing sekolah.bukan untuk
Menjadi ajang pesta bagi bagi untung uang negara senilai. Milyaran mengalir kekantung kantung dompet kuasa pengguna anggaran sekolah,pada kegiatan pengembangan perpustakaan ,mengingat. Adanya fee ,discount,rabat pengembalian cashback dari vendor yang telah disepakati .
diduga mkks berperan. Sebagai pengatur /menjembatani. Kepentingan atasan dinas pendidikan. Prop sumatra selatan untuk pembagian persentase dari hasil discount, cashbacak pengembalian cashback yang telah disepakati. Melalui vendor penyedia. tanpa ada transparansi kemana dan digunakan untuk kepentingan apa tetap menjadi. Pertanyaan. Besar korupsi. Berjamaah di seluruh sekolah dikabupaten banyuasin.
Dari hasil pembelian dan penjualan buku (BOS)sekolah , kami sebutkan sekolah sekolah. Yang diduga meraup uang hasil bagi bagi untung uang negara
diterima kepala sekolah senilai. Milyaran mengalir kekantung kantung dompet kuasa pengguna anggaran sekolah tanpa ada transparansi kemana dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dari hasil pembelian dan penjualan buku (BOS)sekolah , kami sebutkan sekolah sekolah. Yang diduga meraup uang hasil bagi bagi untung uang negara sebagai langkah awal akan melaporkan. Sekolah terkait gratifikasi cashback di SMAN sekabupaten banyuasin sebagai contoh. Der 22 sekolah data cashback.
Berikut kami lampirkan terkait jumlah transaksi pembelian buku tahun 2023 Sd tahun 2025 berdasarkan laporan realisasi anggaran yang dilaporkan pada. Kementrian melalui. Jagakpk /jaga.id dan oerhitungan estimasi cashback yang diterima yang tidak pernah. Dilaporkan dalam pembukuan keuangan.
SMAN 1 BANYUASIN l
Tahun anggaran 2023
Tahap l Rp 90.954.500
Tahap ll Rp 118.274.500
Tahun anggaran 2024
Tahap l Rp 217.309.000
Tahap l Rp 10.210.000
Tahun anggaran 2025
Tahap l Rp 183.570.000
Tahap ll Rp 18.042.000
Total pembelian buku tahun 2023 sd 2025 berjumlah Rp 638.419.000 dengan discount ,fee,40 persen maka jumlah cashback pembelian buku pada SMAN 1 BANYUASIN l
Sebesar Rp 255.367.000 terbilang dua ratus lima puluh lima tiga ratus enam puluh ribu,sebagai data pendukung dimana sekolah. Lainya. Pun sama ,berjamaah terima dugaan gratifikasi bagi bagi untung uang negara,berikut daftar sekola dikab banyuasin
1.SMA negeri 1 Air keruh
2. SMA Negeri I Banyu asin l
3.SMA 1 banyu asin ll
4 SMA negeri 1 banyuasin lll
5. SMA Negeri markati Jaya
6.SMA negeri 1 Muara Padang,
7.SMA. Negeri I muara Sugihan
8 SMA Negeri 1 Muara Telang
9.SMA Negeri 1 pulau Rimau
10. SMA Negeri 1 Rambutan,
11.SMA. Negeri Rantau Bayur,
12.SMA Negeri 1 sembawa,
13 . SMA Negeri 1 Suak Tapeh
14.SMA Negeri 1. Talang kelapa
15 SMA negeri 1 Tanjung Lago
16.SMA Negeri 1 Tungkal Ilir
17.SMA Negeri 2 Banyu Asin l,
18. SMA Negeri 2 pulau Rimau ,
19. SMA Negeri 2 Sumbawa,
20. SMA Negeri 3 Banyu Asin lll
21, SMA. NEgeri 3 Banyu Asin lll,
22. SMA Negeri 2plus Banyu Asin lll
Entah ketidak tahuan kepala sekolah. Bahwa cashback buku adalah. Salah satu gratifikasi .
Awak media mencoba konfirmasi kepala sekolah Yusrizal yang juga ketua mkks Banyuasin melalui telp mengakui. Adanya cashback dan semua sekolah menerima ujarnya, yusrijal menambahkan karna saya hanya terima tunjangan beras saja. 600 ribu. , terkait dugaan korupsi. Berjamaah ini kpk diharapkan segera bergerak masuk senyap ke propinsi Sumsel
Apa yang harus dilakukan jika menerima cashback?
Pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya karena dianggap sebagai bentuk pengikat yang bisa mengarah pada korupsi.
Pegawai negeri dapat merujuk pada kategori-kategori pemberian berdasarkan Buku Saku Gratifikasi dari KPK untuk membedakan gratifikasi yang wajib ditolak dan yang mungkin bisa diterima.
Dengan demikian, cashback buku bisa menjadi gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum, terutama jika pihak penerima adalah pejabat publik atau pegawai negeri. Adanya kejanggalan laporan bos terkait pembayaran layanan daya dan internet yang diduga sarat dengan rekayasa akan dikupas edisi mendatang @tem






