Usut dugaan korupsi makan minum rapat Disperkimtan kota Tangerang

Pandawanews-Banten
Disperkimtan kota Tangerang, tahun lalu sempat diterjang isu bagi-bagi kue proyek kini masalah dugaan monopoli penyedia disorot publik perlu diketahui anggaran makan minum dinas perkin Tan Kota Tangerang dari tahun 2024 hingga 2026 patut diduga keras adanya monopoli perdagangan pada kegiatan makan minum rapat yang menelan anggaran hingga miliaran .

berdasarkan informasi dan keterangan penelusuran awak media penyedia yang menguasai proyek makan minum rapat adalah CV atau catering REI MULTY RASA atau CV tersebut sejak tahun 2024sebelum tahun tersebut sepertinya sudah menjadi langganan bahkan hingga tahun 2026 ini berdasarkan data realisasi rencana umum pengadaan di dinas perkimtan masih berkibar penyedia ini ,

Adanya dugaan monopoli pengadaan yang terjadi di dinas perkimtan kota Tangerang di 2024 sd 2026 hampir 90% penyedia pengadaan makan minum rapat dan lain-lain dikuasai oleh catering atau CV REI MULTY RASA hal tersbut atas kesepakat PA anggaran Decki dan dikerjakan. Diduga oleh Sekdis selaku. Ppk kegiatan. Makan minum rapat

Aturan penyedia makan minum dinas agar tidak terjadi monopoli merujuk pada regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pedoman persaingan usaha yang sehat. Praktik ini diawasi ketat untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat. Berikut adalah acuan utama dan langkah pencegahannya:

1. Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Semua proses pengadaan makan dan minum dinas harus mematuhi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Metode Transparan: Pengadaan di atas nilai tertentu harus melalui tender terbuka/seleksi.

Untuk nilai yang lebih kecil, dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Langsung atau E-Purchasing.
Pemerataan Kesempatan: Instansi pemerintah didorong untuk tidak menggunakan satu vendor secara terus menerus, melainkan merotasi penyedia dan memberdayakan pelaku usaha lokal.

2. Aturan Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha
Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diawasi langsung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

atas dugaan monopoli. Dan markup ,anomali,dan klik pesanan PPK. Atas pesanan atasan. Ataupun PPK anggaran. Sendri DIduga. Dikendalikan. Sekretaris dinas KATRINA ISWANDARI – S.STP, M.Si,

Bocornya anggaran. Makan minum dinas perkimtan dan dugaan. Bagi bagi proyek. Dinas perkimtan. Kepala dinas Decky. Saat pewarta mengkonfirmasi. Hingga berita ini diturunkan,kadis atupun sekretaris tak merespon@mario