{"id":3303,"date":"2026-10-14T03:01:38","date_gmt":"2026-10-14T03:01:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pandawanews.my.id\/?p=3303"},"modified":"2026-10-14T03:01:38","modified_gmt":"2026-10-14T03:01:38","slug":"ironi-dunia-pendidikan-jika-di-sulsel-326-kepsek-diminta-mundur-di-sumsel-kepsek-berbondong-bondong-minta-dipertahankan-diduga-jadi-ladang-suap-jabatan-plt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pandawanews.my.id\/?p=3303","title":{"rendered":"IRONI DUNIA PENDIDIKAN: JIKA DI SULSEL 326 KEPSEK DIMINTA MUNDUR, DI SUMSEL KEPSEK BERBONDONG-BONDONG MINTA DIPERTAHANKAN – DIDUGA JADI LADANG SUAP JABATAN PLT"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

*PALEMBANG \/\/PandawaNews.my.id | LAPORAN KHUSUS*<\/strong><\/p>\n

Jika berkaca pada kasus di Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dengan tegas memerintahkan *326 Kepala Sekolah untuk mengundurkan diri* demi penataan regulasi dan meritokrasi. Berbalik 180 derajat, fenomena yang terjadi di *Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)* justru sebaliknya.<\/p>\n

Di Sumsel, *berbondong-bondong Kepala Sekolah meminta tetap dipertahankan*, bahkan tidak sedikit yang diduga rela melakukan praktik suap demi mempertahankan jabatan. Konfirmasi yang dilayangkan redaksi *PandawaNews.my.id* melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Sumatera Selatan hingga berita ini diturunkan *belum merespon.*<\/p>\n

*DIDUGA LANGGAR PERMENDIKDASMEN NOMOR 7 TAHUN 2025*<\/strong><\/p>\n

Penunjukan dan penugasan Kepala Sekolah di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan sempat menuai sorotan tajam karena dinilai melanggar regulasi terbaru, khususnya *Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.*<\/p>\n

Aturan ini sejatinya bertujuan menjaga mutu dan profesionalitas pendidikan, namun penerapannya di Sumsel justru dihadapkan pada beberapa permasalahan serius, antara lain:<\/p>\n

*1. DOMINASI PLT BERKEPANJANGAN<\/strong>*
\nRatusan sekolah di Sumsel masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama bertahun-tahun. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan sistem meritokrasi dan menciptakan ketidakpastian manajemen sekolah. Jabatan Plt yang seharusnya sementara, kini diduga justru dijadikan *”ladang uang”*.<\/p>\n

*2. PENGABAIAN KUALIFIKASI DAN PANGKAT*<\/strong>
\nPenunjukan kerap mengabaikan syarat minimal Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 seperti:
\n– Ijazah minimal S1 \/ D4
\n– Memiliki Sertifikat Pendidik
\n– Pangkat golongan minimal Penata III\/c
\n– Masa kerja dan pengalaman manajerial yang disyaratkan
\n– Telah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah<\/p>\n

*3. PROSEDUR ADMINISTRATIF DILANGKAHI*
\nPelantikan dan penunjukan diduga dilakukan tanpa kajian matang, tanpa seleksi terbuka, dan mengabaikan *Pertimbangan Teknis (PerTek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)*, yang merupakan syarat mutlak pengangkatan jabatan.<\/p>\n

*LEGISLATIF & PUBLIK MENDESAK TRANSPARANSI*<\/strong><\/p>\n

Menanggapi carut-marut ini, legislatif dan pengawas internal mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk segera melakukan:<\/p>\n

– Penataan ulang masa jabatan Kepala Sekolah dan Plt
\n– Seleksi transparan dan akuntabel melalui sistem resmi *SIM KSPSTK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)*
\n– Menghentikan praktik maladministrasi dan dugaan transaksional dalam penunjukan jabatan<\/p>\n

*PandawaNews.my.id* masih menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jika dalam 2×24 jam tidak ada tanggapan, kami akan melayangkan surat resmi ke Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dan Kemendikdasmen RI.<\/p>\n

*Dunia pendidikan bukan tempat lelang jabatan. Jika di Sulsel berani bersih-bersih 326 Kepsek, mengapa di Sumsel justru dipertahankan dengan cara-cara yang diduga kotor?*<\/p>\n

*Bersambung…*<\/p>\n

*Tim Investigasi http:\/\/PandawaNews.my.id*
\n*Palembang – Sumatera Selatan*<\/p>\n

—<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  *PALEMBANG \/\/PandawaNews.my.id | LAPORAN KHUSUS* Jika berkaca pada kasus di Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3303","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3303"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3306,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3303\/revisions\/3306"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}