{"id":2302,"date":"2026-05-21T02:06:04","date_gmt":"2026-05-21T02:06:04","guid":{"rendered":"https:\/\/pandawanews.my.id\/?p=2302"},"modified":"2026-05-26T09:31:07","modified_gmt":"2026-05-26T09:31:07","slug":"ada-apa-dengan-proyek-makan-minum-dprd-depok","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pandawanews.my.id\/?p=2302","title":{"rendered":"Ada apa dengan proyek makan minum DPRD Depok,PPK diduga Klik pembelian atas titipan atasan ????"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Pandawanews\/\/Depok<\/p>\n

dugaan adanya tekanan dari atasan untuk PPK kegiatan di DPRD khususnya kegiatan makan minum dan penyediaan jasa rises anggaran tahun 2026 patut disorot patut dicurigai paket yang bernilai fantastis mencapai angka 5 miliar ditenggarai adalah titipan pihak bos atau atasan bagaimana tida Menjadi Kecurigaan bahwa adanya persaingan tidak sehat dalm konspirasi pelaksana pengadaan makan minum mencapai miliaran rupiah di setwan DPRDKota Depok menjurus pada tindakan mark up dan monopoli perdagangan .<\/p>\n

sepertinya adalah benar tahun 2026 dengan anggara sangat besarn dan diduga hampir semua pengadaan makan minum yang nilaina fantastis dikerjakan oleh dua perusahaan saja yakni lintang bumi Nusantara dan catering Rama shinta (milik anggota DPRD kota depok)<\/p>\n

Aturan penyedia makan minum dinas agar tidak terjadi monopoli merujuk pada regulasi pengadaan barang\/jasa pemerintah dan pedoman persaingan usaha yang sehat. Praktik ini diawasi ketat untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat. Berikut adalah acuan utama dan langkah pencegahannya: <\/p>\n

1. Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
\nSemua proses pengadaan makan dan minum dinas harus mematuhi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres 16\/2018) tentang Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah.
\nMetode Transparan: Pengadaan di atas nilai tertentu harus melalui tender terbuka\/seleksi. Untuk nilai yang lebih kecil, dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Langsung atau E-Purchasing.
\nPemerataan Kesempatan: Instansi pemerintah didorong untuk tidak menggunakan satu vendor secara terus menerus, melainkan merotasi penyedia dan memberdayakan pelaku usaha lokal. <\/p>\n

2. Aturan Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha
\nPraktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diawasi langsung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<\/p>\n

Seruan disampaikan oleh Leo DARI bara api mengatakan kami meyakini dan meragukan integritas para penegak hukum khususnya di wilayah Kota Depok maka kami esok akan melaporkan setwan DPRD Depok kepada jaksa agung ,saat konfirmasi ke sekwan. Ibu Kania mengatakan akan saya cek terlebih dahulu atau ke ibu Tinte pejabt teknis nya <\/p>\n

Berikut sebagian daftar paket PT lintang bumi Nusantara
\nDiduga keras PT lintang bumi Nusantara mendapatkan 26 paket lebih kurang dengan pekerjaan Jakarta adalah pekerjaan makan minum besar mencapai kurang lebih adalah 4 sampai 5 miliar ditahun 2026 berikut sebagian pekerjaa <\/p>\n

1.Jasa Lainnya\tBelanja Sewa Peralatan Studio Audio Pelaksanaan Reses 2 fraksi Rp 24.376.000<\/p>\n

2. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pelaksanaan Reses Masa Sidang Kedua 2 Fraksi\t\tRp 610.869.586<\/p>\n

3.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Reses Masa Sidang Kedua 2 Fraks\tRp 342.144.000<\/p>\n

4.Belanja Cetak Foto dan Spanduk Masa Sidang Kedua Fraksi\tRp 28.776.666\t<\/p>\n

5..Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Masa Sidang Kedua Fraksi\tRp 28.807.999a\t<\/p>\n

6.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Reses Fraks\tRp 370.656.00l<\/p>\n

7. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pelaksanaan Reses 2 Fraksi\tRp 610.872.00
\n Dan puluhan paket lainya yang mencapai. Lebih dari 4 milyar yang dikerjakan oleh PT lintang bumi Nusantara,ppk kegiata yang juga kabag huma DPRD belum menjawab saat dihubungi @team<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pandawanews\/\/Depok dugaan adanya tekanan dari atasan untuk PPK kegiatan di DPRD khususnya kegiatan makan minum…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-2302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2302"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2302\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2306,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2302\/revisions\/2306"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pandawanews.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}